41197290830-maret_17_csr.jpg

Yogyakarta Bahas Perda CSR

GUNUNG KIDUL (netralitas.com) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memproses peraturan gubernur turunan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

"Perda Nomor 6 Tahun 2016 sudah disahkan, dan tinggal menunggu pergub untuk implementasi di lapangan. Saat ini pergubnya sedang dalam proses," kata Kepala Subbagian Perda Sekda DIY Purwanto di Gunung Kidul, DIY, Jumat (17/3).

Perda itu memuat tentang kewajiban setiap perusahaan di DIY yang berbadan hukum untuk menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) melalui forum yang dibentuk gubernur. Ia mengatakan perda ini nantinya diatur setiap perusahaan di DIY untuk memberikan dana CSR atau tanggung jawab sosial dan perusahaan (TSLP) kepada masyarakat. Namun, tidak langsung harus melalui forum.

Ada pun lingkup TSLP seperti yang tertuang dalam perda meliputi bantuan pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

"Nantinya pelaksanannya SKPD. Namun harus ada forum dan sekertariat yang melibatkan kabupaten/kota," katanya.

Ia mengatakan forum tersebut nantinya dibentuk oleh gubernur untuk meminimalkan benturan program antara TSLP dan program pemerintah. Forum tersebut nantinya terdiri atas pemerintah, LSM, dan akademisi.

"Program apa yang didanai CSR dan jangan sampai bebrbenturan dengan program yang dibiayai APBD," katanya.

Purwanto menambahkan nantinya perusahaan yang tidak melaksanakan program tersebut akan diberikan sanksi administrasi.

"Selama ini belum ada perusahaan yang terkena sanski karena sudah menjalankan programnya sendiri-sendiri," imbuh dia.

Anggota Komisi A DPRD DIY Slamet mengatakan dalam perda tersebut tertuang TSLP merupakan konsep yang terus berkembang. Jadi, perusahaan dituntut untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban keadilan, kesejahteraan, dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama.

"TLSP merupakan konsep perusahaan berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga," kata Slamet.

Ia mengatakan konsep TSLP yang akan dituangkan dalam perda merupakan upaya yang terencana dan terukur untuk mengelola dan mengembangkan berbagai potensi usaha, baik di bidang perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata budaya yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat.

PINGO Portal Informasi NGO 2017. All Rights Reserved.